You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Nilai APBD Perubahan 2016 Turun Akibat Pajak BBM Turun
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Realisasi APBD-P 2016 Terdampak Raihan Pajak BBM

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, penurunan raihan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi salah satu pemicu menurunnya realisasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2016. Penurunan pajak merupakan dampak penurunan konsumsi BBM di Ibukota.

Yang turun itu dari bahan bakar minyak. Artinya apa? Konsumsi bbm kita itu turun. Apa artinya ini ? Warga Jakarta lebih suka menggunakan transportasi umum

Meski demikian, Djarot mengaku senang dengan penurunan pajak BBM tersebut. Pasalnya, penurunan pajak BBM, menjadi bukti semakin banyak warga Jakarta menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi untuk beraktivitas.

"‎Yang turun itu dari bahan bakar minyak. Artinya apa? Konsumsi bbm kita itu turun. Apa artinya ini ? Warga Jakarta lebih suka menggunakan transportasi umum," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (‎4/10).

Paripurna Kedua Raperda APBD Perubahan Digelar

‎Perlu diketahui, nilai APBD Perubahan tahun anggaran 2016 Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 62,91 triliun. Nilai tersebut menurun sebesar Rp 4,25 triliun bila dibandingkan APBD tahun anggaran 2016 yang mencapai Rp 67,16 triliun.

Lebih lanjut, kata Djarot, penurunan nilai APBD Perubahan tahun anggaran 2016 itu tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab, penurunan yang terjadi tidak akan mengganggu sejumlah program strategis, seperti normalisasi dan pembangunana rumah susun (rusun) yang sedang digarap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.‎

"‎Enggak, enggak ada kaitannya‎ dengan pengerjaan normalisasi dan pembangunan rusun," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye3290 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1250 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1135 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye906 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Pemprov DKI Bakal Hubungkan Dua JPO di Rasuna Said

    access_time05-08-2026 remove_red_eye777 personDessy Suciati